Teknologi e-KTP

Teknologi e-KTP Generasi Kedua Bakal Dikembangkan

Kepala BPPT Marzan A Iskandar. (FOTO ANTARA/Agus)

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan mengembangkan grand design teknologi pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) generasi kedua yang di dalamnya terdapat berbagai aplikasi untuk pelayanan publik.

Untuk pengembangan tersebut, BPPT melakukan kerja sama dengan Multimedia Development Corporation (MDeC) sebagai national information communication and technology (ICT) milik Malaysia. MDeC telah sukses membuat MyKad sejak 10 tahun lalu yang memudahkan pemerintah Malaysia menginventarisasi data kependudukan dan memberikan pelayanan publik.

Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar mengatakan BPPT sejauh ini telah memberi masukan grand design e-KTP mendukung Kementerian Dalam Negeri menyediakan e-KTP bagi 172 juta penduduk Indonesia hingga akhir 2012.

“E-KTP menjadi era baru Indonesia, karena identitas penduduk berdasarkan biometrik (sidik jari) menjadi data induk kependudukan tunggal. Ke depan e-KTP ini bisa menjadi lompatan dan basis bagi perbaikan pelayanan publik,” katanya seusai penandatanganan MoU Indonesia dan MDeC Malaysia di Jakarta, Kamis (8/12).

Malaysia pun lanjutnya akan minta bantuan Indonesia dalam penerapan teknologi pemilihan elektronik (e-voting) yang sudah dilakukan Indonesia khususnya di Jembrana, Bali dalam pemilihan kepala dusun. Marzan juga menambahkan kerja sama yang digagas ini merupakan lanjutan kesepakatan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak di Lombok, 20 Oktober 2011 terkait kerja sama e-KTP.

Chairman MDeC Tan Sri Abdul Halim Ali  mengapresiasi keberanian Indonesia membuat e-KTP. Malaysia menurutnya sudah melihat berbagai manfaat penggunaan MyKad yang memiliki kesamaan prinsip dengan e-KTP yang memberikan kemudahan rakyat untuk berurusan kepada pemerintah. “Kerajaan pun dapat memberi kemudahan layanan yang lebih baik kepada rakyat seperti di bidang layanan kesehatan MyKad dapat digunakan,” ungkapnya.

Kerajaan pun lanjutnya, bisa memantau pemberian subsidi bagi rakyat berpendapatan rendah secara tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran serta penyalahgunaan dari orang yang justru tidak berhak menerimanya.

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Hammam Riza mengungkapkan MyKad Malaysia memiliki 60 aplikasi yang digunakan untuk pelayanan publik di negara tersebut.

Sementara itu, e-KTP yang dikembangkan di Indonesia saat ini aplikasinya masih terbatas berupa nomor induk kependudukan untuk kebutuhan pemilu. E-KTP generasi pertama ini tambahnya memuat biodata, identifikasi individu berdasarkan biometrik (sidik jari), iris mata. Untuk kebutuhan pemilu, BPPT sudah menyiapkan token atau modul keamanan sebagaimana tanda tinta pemilu ketika menggunakan pemilihan konvensional. E-KTP nantinya akan ditandai dengan alat ini yang memastikan pemiliknya sudah menggunakan hak suaranya.

“Kerja sama dengan Malaysia ini sebagai pertukaran pengetahuan dari sisi penerapan, manajemen e-KTP generasi kedua. Tahun 2012 mendatang untuk e-KTP generasi pertama dan diharapkan tahun 2013 e-KTP generasi kedua design aplikasinya sudah ada,” ucapnya.

Sebagai contoh, bantuan langsung tunai sejauh ini mengandalkan data kelurahan. Dengan adanya e-KTP generasi kedua akan ada data lebih akurat untuk aplikasi pelayanan publik. Aplikasi itu bergantung pada kebutuhan layanan publik seperti apa yang dibutuhkan di Indonesia. Menurutnya kebutuhan e-KTP generasi kedua itu mendesak untuk diaplikasikan di bidang kesejahteraan sosial, kesehatan dan pendidikan. [R-15]